Sejarah

Dalam rangka memperhatiakan aspirasi dan kehendak masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi sumber daya alam dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih mudah, murah , cepat dan tepat

Dasar Hukum :

  1. UU No : 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur
  2. UU No : 22 Tahun 199 Tentang Pemerintah Daerah
  3. UU NO : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  4. UU No : 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
  5. Peraturan Pemerintah No : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  6. Peraturan Pemerintah No : 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  7. Peraturan Pemerintah No : 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
  8. Peraturan Pemerintah No : 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
  9. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah
  10. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten
  11. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 04 Tahun  2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
  12. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No : 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No : 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No : 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah   ( PROPDA ) dan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Kutai Barat Tahun           2001-2005

Surat Panitia Pelaksana Pemekaran Kecamatan Wana Jewitu Nomor : 02/PAN-PERA/KC/K-MHR/M/V/2002 Tanggal 19 Mei 2002 Perihal Pengusulaan Permohonan Panitia Agar Sungai Jelau, Sungai Kelawit, dan Sungai Tuang di Bentuk Kecamatan Baru Terletak di Kampung Belusuh/Muhur dan Surat Camat Muara Pahu Nomor : 01/136/2002 Tanggal 6 Mei 2002 Perihal Daftar Usulan Pemekaran Kecamatan dan Kampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 13 Tahun 2003, Pada Tanggal 5 Juni 2003
Terbentuklah Kecamatan Siluq Ngurai,
Yang Ibu kota Kecamatan Siluq Ngurai Berkedudukan di Muhur
Diresmikan pada tanggal 16 Februari 2004 Oleh Bupati Kutai Barat Rama Alexander Asia

Kecamatan Siluq Ngurai

Jl. Trans Kalimantan, Muhur, Kec. Siluq Ngurai, Kutai Barat

Statistik Pengunjung