Dalam rangka memperhatiakan aspirasi dan kehendak masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi sumber daya alam dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih mudah, murah , cepat dan tepat

Dasar Hukum

  1. UU No : 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur
  2. UU No : 22 Tahun 199 Tentang Pemerintah Daerah
  3. UU NO : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  4. UU No : 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
  5. Peraturan Pemerintah No : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  6. Peraturan Pemerintah No : 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  7. Peraturan Pemerintah No : 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
  8. Peraturan Pemerintah No : 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
  9. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah
  10. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten
  11. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 04 Tahun  2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
  12. Peraturan Daerah Kutai Barat No : 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No : 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No : 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No : 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah   (PROPDA) dan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005